Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: FRIDRICK ARNOLD PARSAORAN SIMATUPANG : 19720512 200112 1 001 : Pembina Tk. I (IV/b)

SUBBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB MENDASAR DAN PILIHAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: HARIS PATILLAH SIREGAR, S.Sos, M.Si : 19640101 198603 1 077 : Pembina (IV/a)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: NURLELY, A.Md : 19820326 200812 2 002 : Penata Muda (III/a)

SUBBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN NON MENDASAR
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ENDANG KURNIATI, S.Si : 19681208 199603 2 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: MARLIANA, S.Sos : 19830930 200912 2 001 : Penata (III/c)

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.