Bidang Sumber Daya Manusia

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: Drs. TEGUH NARUTOMO, MM : 19680717 198803 1 001 : Pembina Tk. I (IV/b)

SUBBIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: INGAN GINTING, SE : 19701030 199503 2 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ARZAD SECTIO, S.IP : 19900414 201402 1 003 : Penata Muda (III/a)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ISMAN : 19751512 199511 1 001 : Pembina Tk. I (IV/b)

SUBBIDANG STANDAR KOMPETENSI
	Nama NIPPengkat/Golongan	: HINDARTO, S.Sos : 19610708 198703 1 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: DODDYGIRI DEWATA, SE.,M.Si : 19590319 199503 1 001 : Pembina (IV/a)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Tim Surveyor Sebagai Pelaku Kelitbangan

Surat Edaran Tim Surveyor

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019

Surat Edaran

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.