Bagian Umum

KEPALA BAGIAN UMUM
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: Dra. LITA DEWI WULANTIKA : 19640906 199308 2 001 : Pembina Tk. I (IV/b)

SUBBAGIAN TATA USAHA
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: Dra. NINA INDAH HARLINA : 19600904 198303 2 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: KARYATI, S.Kom : 19720525 199603 2 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: RASNO : 19650531 198603 1 001 : Penata Muda Tk.I (III/b)

SUBBAGIAN PERPUSTAKAAN, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: MOH. ILHAM. A HAMUDY, M.Soc, Sc : 19801121 200812 1 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: BUNGARAN DAMANIK, S.Th : 19641112 198503 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: FRISCA NATALIA HUTABARAT, A.Md : 19811213 201504 2 001 : Pengatur (II/c)

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: I NENGAH RUMAWAN, SE, M.Si : 19711109 199503 1 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: drg. MYRNA SARI : 19790624 201012 2 001 : Penata Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: dr. POPPY AYU OKTARIANA : 19851007 201012 2 001 : Penata Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: NARTIYO, S.Sos : 19700424 199403 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: BAGIYO EKO CAHYONO : 19711006 199303 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: DEPI IPRAN : 19760627 200012 1 001 : Pengatur Tk. I (II/d)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ASTRI NOVIANTY S, AMK : 19891112 201012 2 001 : Pengatur Tk. I (II/d)

POL. PAMONG PRAJA
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: SUGITO : 19620808 198303 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Tim Surveyor Sebagai Pelaku Kelitbangan

Surat Edaran Tim Surveyor

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019

Surat Edaran

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.