Bagian Perencanaan

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: MOHAMMAD NOVAL, ST : 19720207 199803 1 001 : Pembina Tk. I (IV/b)

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: IMANIAR EKA WULANDARI, S.Si., MPA. : 19850312 200812 2 001 : Penata Muda Tk. I (III/c)
STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: DAVID JULIANTO SIMANUNGKALIT, S.STP : 19900718 201010 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: TEVIN RICARDO PARRONA OCTAVIANO SIPAHUTAR, S.STP. : 19921005 201406 1 001 : Penata Muda (III/a)

SUBBAGIAN DATA DAN EVALUASI KINERJA
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: NUR SABAR, S.Sos, MM. : 19720612 199403 1 001 : Pembina (IV/a)
STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: YOS SAPUTRA, SKom. : 19811126 200804 1 002 : Penata (III/c)
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: SUKINO, S.Sos. : 19710820 199603 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: AGRETA INDAH GUSUMAWATI, S.Si : 19850803 200804 2 003 : Penata Muda Tk. I (III/b)

SUBBAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ELISABETH ENI PL, S.Pi : 19700924 199603 2 001 : Penata Tk. I (III/d)
STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: FERNANDO, SP., MM. : 19791219 201001 1 012 : Penata Muda Tk. I (III/b)
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: EKO MARDIYONO, S.AP : 19850512 200912 1 001 : Penata Muda (III/a)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Tim Surveyor Sebagai Pelaku Kelitbangan

Surat Edaran Tim Surveyor

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019

Surat Edaran

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.