Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sisdur Serta Evaluasi Kinerja ASN

KEPALA BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL, KEPEGAWAIAN DAN SISDUR SERTA EVALUASI KINERJA ASN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: YUDDY KUSWANTO, S.Sos : 19740806 199603 1 001 : Penata (III/d)

SUBBAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: RACHMAN KOSASIH, ST : 19740806 199603 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: EMILIA, SE : 19710710 199303 2 001 : Penata (III/c)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ENY SETYANINGSIH, S.AP : 19720811 199503 2 001 : Penata Muda Tk.I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: AJI NUR CAHYO, S.IP : 19920206 201406 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

SUBBAGIAN SISTEM DAN PROSEDUR SERTA EVALUASI KINERJA ASN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: AGUNG WIJAYA, SE : 19640819 199403 1 001 : Penata Tk. I (III/d)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: DYAH LAKSITA RETNO PURWANINGRUM, SKM : 19851004 200912 2 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: Dra. HERIANI HUSAINY : 19590929 198603 2 019 : Penata Tk.I (III/d)

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ADE IRMA SAFITRI, S.STP : 19870519 200602 2 001 : Penata Muda Tk.I (III/b)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ANY JUSSETIOWATI : 19590823 198103 2 001 : Penata Muda Tk.I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: M. SOFYAN MUSLIM, S.SOS : 19790505 200701 1 017 : Penata Muda Tk.I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ARYO MAHARDHIKA PRABOWO, S.STP : 19920506 201507 1 002 : Penata Muda (III/a)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Tim Surveyor Sebagai Pelaku Kelitbangan

Surat Edaran Tim Surveyor

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019

Surat Edaran

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.