Bagian Keuangan

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: ATIK MARYATIE, S.Sos, M.Si : 19621206 198403 2 001 : Pembina (IV/b)

SUBBAGIAN VERIFIKASI KEUANGAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: PURNAMA DEWI, S.Sos, M.Si : 19690314 199303 2 001 : Penata Tingkat I (III/d)

STAFF

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: YENNY RANY, SE : 19820330 201402 2 004 : Penata Muda (III/a)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: MUH. YUDHI SETYAWAN, S.STP : 19930721 201609 1 001 : Penata Muda (III/a)

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: HARIYADI, S.Sos, MM : 19701216 199303 1 001 : Penata (III/c)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: SAIDAH : 19620601 198203 2 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: DWI SUGESTI NINGRUM, SE : 19831025 200812 2 002 : Penata Muda Tk. I (III/b)

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: MUHAMAD YUSUP RIDHA, SE, M.Ak : 19810319 200812 1 001 : Penata (III/c)

STAFF
	Nama NIP Pengkat/Golongan	: EDY RUSLAN : 19661109 199301 1 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: EVI TRI YUNIATI, SE : 19840622 200812 2 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

	Nama NIP Pengkat/Golongan	: NURCHAENI, S.Sos : 19770320 200012 2 001 : Penata Muda Tk. I (III/b)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Tim Surveyor Sebagai Pelaku Kelitbangan

Surat Edaran Tim Surveyor

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019

Surat Edaran

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.