Penjabat Gubernur Bertekad Promosikan Maluku

saut_situmorang_1

Ambon – Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang bertekad mempromosikan daerah ini, yang memiliki sejumlah keunggulan komparatif guna menarik kunjungan wisatawan, pejabat negara, dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

“Saya setelah dilantik pada 23 Oktober 2013 dan mengkaji potensi dan perkembangan Maluku, ternyata daerah ini harus lebih gencar dipromosikan,” katanya di Ambon, Kamis.

Karena itu, Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini sedang menggelorakan program “bangkitlah Maluku”.

Maluku, menurut dia, memiliki potensi sumber daya alam (SDA), baik hayati laut, migas dan tambang bernilai ekonomis.

Begitu pun pesona wisata, baik bahari, budaya dan adat istiadat yang saatnya harus digencar dipromosikan dalam rangka menarik minat investor mengel...

Read More

Mendagri Turunkan Tim Bahas Pelantikan Walikota Tangerang

pelantikan_walikota_tangerang_1

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi akan mengutus tim untuk bertemu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk memastikan pelantikan Walikota Tangerang.

Selain juga mengenai jalannya roda pemerintahan Banten, pasca-penetapan Atut sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak.

“Saya besok pagi rencana akan mengirimkan tim kesana yang dipimpinm staf ahli bidang politik dan pemerintahan. Akan ada pembicaraan di Banten besok, insya Allah,” ungkap Mendagri di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini pun menjelaskan, selain bertemu dengan Atut, tim Kemendagri juga akan bertemu pemerintah provinsi Banten dan forum komunikasi pimpinan daerah.

“Mudah-mudahan dengan turunnya tim besok itu, kita dapat masukan yang jelas...

Read More

Bahas Status Atut, DPRD Banten Bertemu Mendagri Hari Ini

dprd_banten_1

Serang –  DPRD Banten dijadwalkan bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Jumat (17/1) ini di Jakarta untuk membahas soal status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang saat ini sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepastian itu didapat setelah DPRD Banten mendapatkan informasi langsung dari pihak Kemdagri Kamis (16/1).

Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin kepada wartawan, di kediamannya, Kamis (16/1) menjelaskan, anggota DPRD Banten yang terdiri atas Komisi I, ketua fraksi dan pimpinan DPRD akan bertemu langsung dengan Mendagri.

Menurutnya, pertemuan dengan Mendagri sangat penting bagi Banten, dalam rangka membicarakan keberlangsungan roda pemerintahan Provinsi Banten agar dapat berjalan dengan baik dan normal, menyusul ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut C...

Read More

Mendagri: Menteri jangan Kampanye Sembarang Waktu

pendanaan

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan para menteri yang berasal dari partai politik untuk hati-hati menjelang Pemilihan Umum 2014, April mendatang. Gamawan menegaskan, menteri tidak boleh berkampanye sembarangan.

Kalau pun keadaannya mendesak, dia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memberi izin kampanye pada Jumat. Sehingga menteri punya waktu tiga hari pada akhir pekan untuk menggelar kampanye demi partai.

“Di luar waktu itu tidak boleh. Kalau Jumat kampanye, maka itu dianggap menteri bersangkutan mengambil cuti,” kata Gamawan, Selasa (16/1).

Dia menekankan, menteri tidak boleh melupakan tugasnya demi kepentingan negara...

Read More

Kemendagri: Pemekaran Daerah Tak Ganggu Pemilu 2014

restuardy_1

JAKARTA — Kemendagri menilai, pemekaran daerah tidak akan mengganggu Pemilu 2014. Meski daerah otonomi baru (DOB) kemudian terbentuk lebih awal, namun pelaksanaan pemilihan nanti, tetap sesuai peta KPU.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud mengatakan, meski mereka akhirnya terbentuk sebelum pemilu berlangsung, jumlah TPS serta teknis penyelenggaraan lainnya, tetap menyesuaikan konsep yang sudah ditetapkan.

“Pemekaran ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu April mendatang,” kata Restuardy di kantor Kemendagri.

Ia menambahkan, meski 65 daerah usulan tersebut sudah memperoleh Amanat Presiden (Ampres) pembentukan DOB 27 Desember 2013 lalu, bukan berarti semuanya akan dimekarkan. Menurutnya, bergantung pada syarat dan kelayakan daerah itu nantinya.

Pihaknya bersama d...

Read More