Perlu Perubahan Paradigma Pembangunan, untuk Mengubah Kegiatan Riset

bcefc9654fa548019afb13be8b998d6b

JAKARTA – Indonesia membutuhkan tidak hanya perubahan tata kelola riset, melainkan perubahan paradigma dalam pembangunan, khususnya bidang pengembangan teknologi dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa keberanian dan keteguhan untuk bersikap swasembada, tidak akan terjadi perubahan mendasar dalam kegiatan riset. Ucap Rektor Univesitas Sanata Dharma Johanes Eka Priyatma, dalam opini Kompas 27/9.

Namun, lanjutnya  Riset hanya akan berkembang optimal jika didukung oleh sistem dan kultur masyarakat akademik yang sesuai. Iklim riset yang baik memerlukan sistem nilai yang menghargai kejujuran, keterbukaan, dan kritik. Nilai-nilai ini masih perlu kita bangun karena baru di era Reformasi kita bisa leluasa memperjuangkannya.

Reformasi yang masih berusia kurang dari 20 tahun belum cukup bagi berkem...

Read More

Kegiatan Riset Harus Dipandang Sebagai Sebuah Realitas

adc1ed991e17471e966bbb288bd29cff

JAKARTA – Dalam opininya di Harian Kompas 27/9, Rektor Univesitas Sanata Dharma Johanes Eka Priyatma mengatakan, peningkatan anggaran riset dari pemerintah tidak serta-merta meningkatkan kualitas hasil riset. Selain itu, bertambahnya tenaga peneliti juga tidak akan signifikan meningkatkan kualitas hasil riset.

Menurut Johanes, permasalahan tersebut memerlukan analisis yang lebih komprehensif dan mendasar. Untuk itu, kegiatan riset harus dipandang sebagai sebuah realitas yang tidak terpisah, tetapi dalam strategi pembangunan, khususnya dalam hal inovasi dan kreasi teknologi.

“Sebagai sebuah jejaring kompleks, kegiatan riset bukan hanya menjadi penyebab bagi berkembangnya inovasi dan kreasi bangsa, melainkan juga sekaligus menjadi akibat dari pola kegiatan inovasi dan kreasi tersebut...

Read More

Mendagri Beri Penghargaan kepada Sembilan Provinsi

mendagri beri penghargaan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) memberikan penghargaan kepada sembilan provinsi yang telah berkomitmen menyelesaikan hasil pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah (pemda).Mendagri memberikan piagam ini pada saat acara Rapat Kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemda, di Jakarta, (26/9).

Sembilan penghargaan ini diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah,dan Provinsi Banten.Mendagri berharap nantinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hendaknya selalu terbangun komunikasi, kesepahaman, serta koordinasi yang baik.

“Ini prinsip yang ingin kita bangun, pemda itu adalah bagian daerahnya pusat dan pemerintah pusat it...

Read More

Kajian Belum Memakai Pendekatan Multidisipliner

jamur matsutake

JAKARTA – Kajian wilayah di Indonesia perlu dikembangkan agar bisa mencakup berbagai ilmu dan aspek di masyarakat. Dengan demikian, kajian yang dilakukan juga dapat lebih luas sekaligus mendalam.

Hal tersebut mengemuka di dalam kuliah umum guru besar antropologi dari Australian National University, Kenneth George, di Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Senin (26/9). Kuliah bertema “Ethnography, Ethics, and Assemblage: Reclycling Area Studies” itu diadakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI sebagai bagian dari pelaksanaan program nasional “Global Village”.

“Kajian wilayah tidak hanya mengenai manusia, tetapi juga mengenai lingkungan tempat mereka berada, kebijakan publik, hingga dampak yang terjadi di luar wilayah itu,” ujar George.

Ia mengataka...

Read More

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP

file.jpeg

JAKARTA – Kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Mendagri dalam Rapat Kerja (Raker) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) di Hotel Borobudur, Jakarta, (26/9).

Menurut Tjahjo, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda untuk mengoptimalkan peran APIP yakni membentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas. Mendagri mengungkapkan ada permasalahan serius yang terjadi di daerah saat ini yaitu rendahnya integritas dalam penyelenggaraan pemda.

“Selain adanya masalah kurangnya integritas, adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan, masih terdapatnya perda-perda yang tumpang tindih, itu salah satu contoh masalah yang harus kita se...

Read More